oleh

Ketua KPU Malut Jelaskan Aturan Alat Peraga, Sanksi, dan Pengunduran Diri Caleg

PEMILU.LENTERA.CO.ID – Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Syahrani Somadayo mengatakan, Calon Anggota Legislatif (Caleg) dianjurkan agar setiap alat praga kompanye yang dicetak ataupun dipublish ke media massa, dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Kepada Bawaslu melalui Partai Politik (Parpol) masing-masing.

Ketua KPU Syahrani, saat ditemuai reporter Lentera.co.id di ruang kerjanya pada Jumat 08 Februari 2019, menjelaskan, bahwa APK yang akan dicetak oleh KPU wajib dilaporkan oleh peserta pemilu.

Menurutnya, laporan ini dimaksudkan agar lembaga penyelenggara pemilu dapat mengevaluasi konten-konten yang termuat dalam APK caleg sehingga tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. “Misalnya, dia (caleg) mengkampanyekan dirinya, tapi juga ada calon presiden,” kata Ketua KPU Syahrani.

Syahrani menjelaskan, bahwa peserta pemilu 2019 yang terdiri dari partai politik, perseorangan (calon DPD) dan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga menurut PKPU 23 tahun 2018, kata dia, caleg yang nota bene ada dibawah kepesertaan Partai Politik, dalam APKnya tidak boleh disertakan calon DPD RI maupun calon presiden-wakil presiden. “Calon presiden itu adalah peserta yang lain, ini yang tidak boleh,” ucap Ketua KPU.

Sementara soal sanksi pelaksanaan kampanye, ia menerangkan bahwa pihaknya tidak berusan dengan Caleg, melainkan dengan partai politik dari caleg. “Yang mendaftar ke KPU itu bukan caleg, tapi partai. Sehingga, bila ada pelanggaran, partainya yang akan disanksi,” terangnya.

Berkait pengunduran diri, Ketua KPU dua periode ini menjelaskan, jika ada caleg yang mau mengundurkan diri, maka caleg tersebut harus melaporkan ke partai politik.

“Jadi kalau ada yang mau undur, tidak melapor dulu ke KPU, tapi mengajukan pengunduran, ke partai baru ditindaklanjuti,” kata ketua KPU Syahrani.

Rep: Acul/Red: Jun

Download

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News