oleh

Anggota KPUD Halteng kembali Ikut Seleksi, Abd Rasid: Mereka Sudah Pernah Mendapat Teguran Keras dari DKPP

LENTERA PEMILU – Anggota Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Tengah yang kini kembali mengikuti seleksi KPUD, mendapat tanggapan dari Abd Rasid Jaid, warga Desa Kotalo, Kecamatan Weda Timur, Kabupaten Halmahera Tenga pada Ahad, 18 Maret 2019.

Pria Pasca Sarja dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) menyatakan, komisioner KPU Halteng yang kini masih menjadi peserta seleksi KPUD, suda pernah mendapat teguran keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada pemilihan kepala daerah tahun 2017.

Tiga anggota komisioner KPU Halteng, yakni Nasaruddin Awaluddin (mantan Ketua KPU), Husain Usman SH, dan Muhammad Tilawah (anggota), diduga telah melanggar kode etik sehingga mendapat sanksi DKPP berdasarkan hasil putusan sidang dugaan pelanggaran kode etik dalam proses Pilkada 2017 lalu. Itu sebabnya, Nasaruddin Awaluddin resmi diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua KPU Halteng hingga digantikan oleh Abubakar Ibrahim walau Abubakar Ibrahim sendiri juga mendapat sanksi dari pelanggaran yang sama.

Meski begitu, Abd Rasid menyebut DKPP RI setelah memeriksa perkara Nomor 99/DKPP-PKE- VI/2017 diatas sudah menjatuhkan putusan dugaan pelanggaran kode etik tersebut. DKPP sendiri menerima Pengaduan Pengadu (KPU Malut) lalu menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada saudara Nasharuddin Awaluddin sebagai Anggota KPU Halteng, terhitung sejak dibacakan putusan. Olehnya, kata dia, keputusan DKPP RI dengan Nomor 99/DKPP-PKE-VI/2017 ini dinilai lemah lantaran ketiga anggota komisioner ini masih aktif.

Selain saudara Nasaruddin dan Abubakar, dua anggota komisioner lainnya, yakni Husain Usman dan Muhammad Tilawah juga diberikan sanksi pada kasus yang sama. DKPP pun memerintahkan KPU Malut untuk menindaklanjuti putusan tersebut, paling lambat tujuh hari setelah dibacakan putusan sidang oleh Ketua Majelis Hakim DKPP Prof DR Limly Asshiddiqie pada hari Kamis 8 Juni 2017 lalu.

“Teguran keras dari DKPP, oleh KPU Halteng pada Pilkada 2017 lalu, atas nama Abubakar Ibrahim, dan Nasarudin Awaludin, Husain Usman dan Muhammad Tilawah,” ungkapnya.

Olehnya, lanjut Abd Raid, Tim Seleksi (Timsel) Zona 1 yang dipimpin oleh Sri Hatari, harus dipertimbangkan teguran keras dari DKPP tersebut, karena penyelengara yang seperti ini tidak boleh dipertahankan. “Integritas mereka tidak bisa dipercaya,” ujarnya.

“Bagaimana kita menciptakan pemilu yang bermartabat, kalau penyelegara seperti ini. Kita semua berharap agar penyelenggara pemilu berjalan sesuai dengan amanat dan ketentuan perundang-undangan”.

Ia mengatakan, tahapan seleksi KPU kab/kota pada intinya adalah mencari orang-orang yang jujur, adil profesional. Akuntabel dan berintegritas, karna itu merupakan prinsip dan asas yang harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu. “Timsel zona 1, mohon dipertimbangkan,” pesannya.

Rep/Red: Fandi

Download

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News